MNEWSKALTIM.COM, PASER – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser melakukan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
Salah satunya membuka posko pengaduan masyarakat yang namanya tercatut sebagai kader partai politik tertentu dan masuk ke dalam sistem informasi partai politik (SIPOL).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Paser, Nur Khamid mengatakan, pihaknya meminta masyarakat untuk aktif mengecek nama dan data pribadi di SIPOL milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami mengajak masyarakat berperan aktif mengecek dan memastikan namanya tidak dicatut dalam keanggotaan atau kepengurusan Parpol,”
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Paser, Nur Khamid
Khamid menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengecek datanya di SIPOL KPU, dapat langsung mengakses ke laman infopemilu.kpu.go.id. Kemudian memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Setelah memasukan NIK, maka akan muncul informasi apakah yang bersangkutan masuk sebagai anggota Parpol atau tidak,” terangnya.
Lebih lanjut, ketika ditemukan masyarakat yang merasa dirugikan atau keberatan dalam pencatutan nama di SIPOL tersebut, maka dirinya meminta segera melapor ke Bawaslu Paser.
“Bila keberatan, silahkan melaporkan ke posko pengaduan Bawaslu Paser di Jalan St. Ibrahim Khaliluddin, Tana Paser,” kata Khamid.
Baca Juga :
- Mulai 8 Juni, Polres Paser Gelar Operasi Patuh Mahakam 2026, Penindakan ETLE Jadi Prioritas
- Rutan Tanah Grogot Gelar Razia Blok Hunian Bersama TNI-Polri, Target Utama Bersih
- Bobol Brankas Riza Phone Tanah Grogot, Pria Asal Jone Gasak 34 HP Senilai Rp119 Juta
- Remaja Masjid Agung Nurul Falah Aktif Bantu Pelaksanaan Kurban Iduladha 1447 H
- Refleksi Profesi Menuju Konferkab PWI (Paser 2026-2029)
Selain itu, diketahui ada beberapa status pekerjaan yang tidak boleh masuk kedalam SIPOL atau menjadi pengurus dan anggota Parpol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diantaranya berstatus anggota TNI, anggota POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa; dan Jabatan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. (rh)
