MNEWSKALTIM.COM, PASER – Bupati Paser dr Fahmi Fadli mewakili Gubernur Kalimantan Timur membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian se-Kaltim 2023.
Kegiatan yang digelar 12 – 13 Maret yang dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal dan diikuti Dinas Kominfo se- Kaltim ini berlangsung di Hotel Kyriad Sadurengas, Senin (13/3/2023).
Baca Juga :
- Tak Hanya Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Turun Bertanding Lawan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- Paser Bersiap Mendunia! Ratusan Atlet dari 5 Negara Siap Bertarung, Bupati: Jangan Sampai Mereka Kapok Datang ke Sini
- NISN Luar Daerah dan Berkas Tidak Valid Jadi Kendala Utama SPMB SMKN 1 Tanah Grogot, Orang Tua Diminta Bersiap
- Demi Naik Kelas, 101 Pekebun Sawit Paser Antusias Kuasai Sertifikasi ISPO
- SMSI dan MA Kerja Sama Cetak Mediator Bersertifikat
Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergitas Transformasi Digital untuk Mendukung Implementasi E-Goverment,” menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Media Kementerian Kominfo RI Nursodik Gunarjo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB Cahyono Tri Wibowo.
Hadir pula Government Account Manager Telkom Samarinda, Rexy Septian Arafat, serta Wahyu Toni Hermawan General Manager Sbu Regional Kalimantan PT Icon+.
Bupati Paser dr Fahmi Fadli saat menyampaikan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan perkembangan transformasi teknologi digital yang cukup pesat berdampak positif bagi masyarakat.
“Perkembangan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi digital, melindungi data, sistem serta transaksi elektronik di seluruh dunia,”
Bupati Paser dr Fahmi Fadli
Mendukung Implementasi E-Goverment, lannutnya, Dia meminta agar seluruh Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik (SPBE).
“SPBE mampu memberikan layanan pengguna dengan prinsip kesinambungan. Serta memangkas pembiayaan, meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Diharapkannya, layanan dapat mencakup seluruh administrasi perkantoran (e-office), keuangan, kepegawaian, perizinan, pengaduan, pendidikan dan lain sebagainya.
“Implementasi percepatan SPBE ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak para penyelenggara pemerintahan,” terangnya. (dr)
