MNEWSKALTIM.COM, SAMARINDA – Persatuan Aktivis Mahasiswa Lintas Universitas (Palu) Kalimantan Timur (Kaltim) secara tegas menolak pengangkatan Warga Negara Asing (WNA) untuk duduk di jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Penolakan terhadap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang berencana mengangkat WNA itu disampaikan Palu Kaltim dalam aksi yang digelar di depan Museum Taman Samarendah, Kota Samarinda, Sabtu (27/6/2020).
Koordinator Lapangan Aksi, Kristin Kavung mengatakan kondisi BUMN saat ini dirasa terus merugi. Itu seolah membuka berbagai persoalan pengelolaan BUMN dibawah komando Menteri BUMN pada periode kedua pemerintahan Jokowi itu.
“Negara selalu menyuntikkan dana agar geliat BUMN terus meningkat. Namun kita selalu disuguhkan berita tentang hampir seluruh BUMN di negeri tercinta ini selalu merugi setiap tahunnya,”
Korlap aksi, Kristin Kavung
Dia menambahkan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sebenarnya memiliki kendali penuh untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan direksi dan komisaris untuk memperbaiki kondisi di seluruh BUMN yang ada.
Menurutnya, penunjukan WNA sebagai pimpinan BUMN merupakan sikap dan cara berpikir orang yang bermental inferior. Erick Thohir bisa dinilai tidak percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri.
“Pengangkatan WNA menjadi direksi dan komisaris BUMN dirasa juga bukan menjadi jaminan ukuran keprofesionalitas mereka dalam bekerja,” ujarnya.
Baca Juga :
- RSUD Panglima Sebaya Hadirkan Tiga Kamar Operasi Modern, 100 Warga Dapat Layanan Operasi Katarak Gratis
- Ketua PWI Kaltim Bongkar Pembeda Media Pers dan Akun Medsos: Bukan Sekadar Mengunggah Informasi
- Asap Karhutla Mulai Ganggu Warga, IMM Paser Turun Bagikan Masker
- DPRD Paser Apresiasi Kideco Run 2026, Dorong Budaya Olahraga dan Kebersamaan
- DPRD Paser Perdalam Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Data Terpadu Jadi Perhatian
Dia menegaskan, pihaknya meminta Menteri BUMN untuk memecat WNA yang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN dan tidak membiarkan BUMN dikelola orang asing.
“Kami mahasiswa sangat tersinggung dan menolak dengan tegas pengangkatan WNA menjadi pimpinan BUMN. Kita tidak ingin ini menjadi kemunduran bagi pemerintahan Jokowi,” terangnya.
Dia mengingatkan, pengangkatan WNA ini bisa menyampingkan kesempatan anak bangsa yang lain yang juga memiliki kompetensi dan kemampuan yang sama untuk mengelola BUMN
“Jangan sampai janji pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di periode kedua dinilai hanya omong kosong belaka,” pungkasnya. (*/nad)
