
MNEWSKALTIM.COM, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi membuka pengumuman dan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 30 Juni 2021.
“Pengumuman dan pendaftaran dilakukan pada 30 Juni hingga 21 Juli 2021,”
Deputi Bidang Sistem Informasi kepegawaian BKN, Suherman dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, Selasa (29/6/2021)
Suherman menjelaskan sejak pengumuman dibuka, calon peserta sudah bisa melakukan pendaftaran melalui login di laman https://sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran dilakukan secara serentak untuk CASN, Calon PPPK Guru dan calon PPPK non-guru. Setelah dilakukan pendaftaran, instansi akan melakukan verifikasi seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada 28-29 Juli 2021.
“Jika ada peserta yang merasa dirugikan, disediakan masa sanggah, baik kepada pemerintah dalam hal ini BKN dan panitia seleksi tingkat instansi,” kata Suherman.
Suherman menyatakan masa sanggahan diberikan dua kali, pertama saat pengumuman seleksi administrasi, dimana jika ada peserta yang merasa tidak puas. Selanjutnya periode akhir pada saat pengumuman kelulusan.
Baca Juga :
- Ratusan Jamaah Haji Asal Paser Mulai Diberangkatkan, Momen Haru Iringi Pelepasan
- Peringati Hari Bumi, SMPN 5 Tanah Grogot Ajak Siswa Aksi Nyata Jaga Lingkungan
- Stok Beras Aman, Bulog Tanjungpinang Pastikan Kebutuhan Pulau Terluar Terpenuhi
- Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Beri Insentif PPN untuk Kelas Ekonomi
- Bangunan Tanpa Izin Jadi Sorotan, Pemkab Paser Perkuat Pengawasan
BKN telah mengumumkan jumlah kuota CASN 2021, yaitu 707.622 formasi yang terdiri atas formasi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non-Guru. PPPK Guru mendapat kuota formasi terbesar dengan 531.076, kemudian PPPK Non-Guru 20.960, dan formasi untuk CPNS sebanyak 80.961.
Sementara Berdasarkan surat keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), tambahan ASN secara nasional tahun anggaran 2021 untuk pemerintah pusat dan daerah sebanyak 1.275.387 orang.
Rinciannya, sebanyak 83.669 orang untuk pemerintah pusat, terbagi atas 57.547 orang untuk ASN dan 26.122 orang untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara untuk pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 orang terbagi atas 119.094 orang untuk PNS dan 1.072.623 orang untuk PPPK.
(era)






