M-NEWS.ID, Samarinda – Santer Kabar, bahwa Ujian Nasional (UN) akan dihapuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Dimana nantinya UN berbentuk Asesmen Kompetensi Minimum dan mulai diberlakukan pada 2021.
Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Rusman Ya’qub mengatakan, bahwa penghapusan Unas merupakan kebijakan Nasional yang sudah dianggap menjadi sebuah keputusan dan daerah akan ikut saja.
“Jadi yang menjadi persoalan, jangan jadikan pendidikan sebagai ajang uji coba kebijakan, dan korbannya bukan siapa-siapa, tapi anak didik kita,” katanya.
“Kalau mau jujur anak didik kita semestinya memang harus bisa menciptakan ruang kompetisi, seperti apa nantinya tidak harus dimaknai sebagai ujian nasional yang penting dari mereka bisa berkompetisi,” sambungnya.
UN kalau melihat efek positifnya dapat melahirkan ajang kompetisi dalam meraih sebuah tujuan akhir, mungkin masalahnya perlu adanya perbaikan sistem. Kenapa harus diperbaiki sistemnya agar melahirkan kompetisi yang benar-benar mendidik, dan betul-betul objektif nilainya.
“Jangan UN dijadikan ajang untuk merebut ataupun meraih predikat dan prestasi daerah, dengan kelulusan 100% dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, jangan nanti ujung-ujungnya nilai jadi sebuah hal keharusan untuk di dongkrak.
“Selama ini,yang terjadi seperti ini, karena keinginan di setiap daerah, bahwa ujian nasional menjadi formalitas akhirnya jadi pengaturan nilai,” terangnya.
Sebenarnya sistem kompetisi yang tidak sehat harus dirapikan, adanya evaluasi, jangan sampai ada sistem kompetisi yang menciptakan kepalsuan.
“Anak didik harus diajarkan kompetisi yang sehat, agar ada daya juang untuk selalu semangat berkompetisi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kalau UN diganti pada intinya setuju, namun diharapkan tidak menghilangkan daya juang anak-anak untuk berkompetisi dalam meraih prestasi. (dik) twu
