MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Paser memastikan anggaran layanan kesehatan gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah tersedia sebesar Rp 14 Miliar.
“Masyarakat yang ingin mengajukan BPJS dari pemerintah silahkuan ajukan ke Pemerintah Desa atau Kelurahan,”
Kasi Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Chaidir Rustani, Kamis (8/9/2021)
Setelah seluruh data terkumpul, pemerintah desa atau kelurahan akan mengajukan ke Dinas Sosial untuk diusulkan ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan.
Dia juga menjelaskan tidak semua usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa langsung diterima oleh BPJS. Pasalnya BPJS melakukan pengecekan kembali data yang telah di usulkan.
“Paling sering dijumpai yakni NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak aktif. Untuk itu masyarakat mesti mengkatifkan terlebih dahulu untuk diajukan kembali,” ucap Chaidir.
Selain itu ditemukan juga peserta telah menerima PBI baik dari APBD Provinsi, atau PBI APBN namun tidak mengetahui kalau dirinya sudah terdaftar.
Baca Juga :
- Rakorda Kaltim di Paser: Data Bencana 2025 Jadi Alarm Keras untuk Daerah
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
- Paser Percepat Pembangunan Venue Porprov VIII 2026
- Porprov VIII Kaltim Dipastikan Digelar 14–27 November 2026, Paser Pasang Target Juara Umum
- Tinjau Paser, Pangdam Mulawarman Pastikan Situasi Kondusif dan Program TNI Berjalan
Selanjutnya, bagi masyarakat yang selama ini sudah menjadi peserta BPJS secara mandiri. Kemudian tidak sanggup lagi untuk membayar iuran bulanan. Peserta tersebut dapat juga masuk ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dengan mengajukan diri melalui desa.
“Peserta tersebut mesti mengundurkan diri dari kepesertaan mandiri. Disampaikan ke kepala desa untuk diajukan ke Dinas Sosial,” jelasnya.
Namun, masyarakat yang nantinya telah memperoleh Kartu BPJS Kesehatan, tidak sertamerta pelayanan kesehatan gratis tersebut langsung dapat digunakan.
“Dikarenakan adanya sistem di BPJS yang mengharuskan menunggu selama 30 hari, setelah nama terdaftar baru pelayanan yang akan diperoleh,” terangnya. (rih)
