MNEWSKALTIM.COM, PASER – Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Paser pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser tahun 2024, Kamis (30/3/2023) di Ballroom Hotel Kriyad Sadurengas.
Penyampaian hasil penelaahan Pokir ini menjadi salah satu wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 Ayat 1, Ayat 5 dan Ayat 6 dalam melaksanakan fungsi lembaga DPRD Paser untuk melaksanakan pembangunan daerah
“Hasil penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD Paser berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses,”
Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi
Penyampaian hasil penelaahan Pokir DPRD Kabupaten Paser, kata Hendra Wahyudi merupakan penyampaian secara simbolis, pasalnya penyampaian penelaahan Pokir telah dilakukan melalui aplikasi SIPD.
“Secara riilnya kami sudah menyelesaikan penginputan Pokir DPRD Paser Melalui Aplikasi SIPD pada tanggal 23 Maret 2023 lalu,” jelasnya.
Hendra Wahyudi melanjutkan, adapun hasil data penelaahan Pokok Pikiran DPRD Paser berdasarkan pada jumlah usulan yang diterima masing-masing Fraksi, untuk Fraksi PKB sebanyak 443 usulan, Golkar 619 usulan, Demokrat 449 usulan, PDIP 256 usulan, Gerindra 315 Usulan, Nasdem 180 usulan.
“Setiap usulan yang telah masuk dalam SIPD, merupakan hasil pembahasan dan telah dari setiap usulan yang masuk dalam Pokir DPRD Paser,” jelasnya.
Dijelaskan, pada usulan dalam bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dari hasil penelaahan Pokir para anggota DPRD Paser terdapat 1.435 usulan dari total 2.262 usulan atau 63,44 persen dari total usulan, diantaranya banyaknya kerusakan jalan, dan tidak semua wilayah memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antar desa (konektivitas).
Selanjutnya tidak lancarnya drainase, terbatasnya akses air bersih bagi masyarakat, kurang tersedianya sarana penampung air bersih, tidak adanya akses penghubung jalan berupa jembatan dan gorong-gorong, serta kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
“Semua usulan tersebut meliputi seluruh desa serta Kecamatan yang ada di Paser,” ujarnya.
Sedangkan dalam bidang perekonomian, lanjut Hendra Wahyudi, dari hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Paser terdapat 466 usulan dari total 2.262 usulan atau 20,60 persen dari total usulan.
Diketahui usulan tersebut diantaranya rendahnya fasilitasi kemitraan bagi UKM, kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha.
Sedangkan untuk bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Paser terdapat 120 usulan dari total 2.262 usulan atau 5,31 persen dari total usulan. Penelaahan para anggota DPRD Paser yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah, masih rendahnya kelayakan sarana dan prasarana Kesehatan, masih rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat.
Sedangkan untuk bidang Pemerintahan, dari hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Paser terdapat 241 usulan dari total 2.262 usulan atau 10,65 persen dari total usulan. Adapun hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Paser yaitu masih rendahnya kelayakan beberapa rumah ibadah, masih belum tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah, masih kurangnya sarana dan prasarana bagi kelompok pengajian.
Baca Juga :
- Ketua Ombudsman RI Diciduk Kejagung, Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus PNBP
- Bawaslu Paser Gencarkan Edukasi Demokrasi, Perkuat Peran Generasi Muda Mengawal Pemilu 2029
- Ratusan Bibit Anggrek dan Aglaonema Ilegal Digagalkan di Pelabuhan Trisakti, Karantina Kalsel Perketat Pengawasan
- Rakorda Kaltim di Paser: Data Bencana 2025 Jadi Alarm Keras untuk Daerah
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
Hendra Wahyudi berharap Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 bisa dilakukan secara sistematis dan Efektif, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Paser.
Selain itu, diakhir penyampaiannya, Hendra mengingatkan tentang pentingnya koordinasi, integrasi dan kolaborasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah.
“Jika hal tersebut telah dilakukan akan terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang,” kata Hendra. (adv)
