MNEWSKALTIM.COM, JAKARTA – Sebagai wujud dukungan atas upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bupati Paser dr Fahmi Fadli menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Rakornas P2DD tahun 2023 yang mengusung tema, “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bupati Paser mengatakan peran percepatan digitalisasi di daerah sangat penting dan turut memberikan dampak positif dalam pembangunan Paser MAS yang Maju, Adil, dan Sejahtera.
“Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tentu harus dilaksanakan dan didukung dengan instrumen penting di daerah,”
Bupati Paser dr Fahmi Fadli
Dia menambahkan, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sekadar mengubah layanan tatap muka menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital. Transformasi digital harus didukung oleh kesiapan SDM sebagai pendukung teknologi transformasi digital tersebut
“Karena infrastruktur digital serta infrastruktur lainnya dapat meningkatkan produktivitasnya apabila didukung SDM yang baik, dan berkualitas” jelasnya.
Baca Juga :
- Tak Sekadar Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Adu Bet Tenis Meja dengan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- PTPN Buka Peluang Lepas 240 Hektare Lahan di Desa Damit, Pemkab Paser Diminta Segera Bentuk Tim
- Tak Hanya Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Turun Bertanding Lawan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- Paser Bersiap Mendunia! Ratusan Atlet dari 5 Negara Siap Bertarung, Bupati: Jangan Sampai Mereka Kapok Datang ke Sini
- NISN Luar Daerah dan Berkas Tidak Valid Jadi Kendala Utama SPMB SMKN 1 Tanah Grogot, Orang Tua Diminta Bersiap
Dijelaskannya, Ketua Satgas P2DD Airlangga Hartarto juga menginginkan adanya sinergi inovasi, inisiasi serta kebijakan beberapa kementrian dan lembaga, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti implementasi elektronikfikasi oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah Daerah diminta meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menjelaskan perlu terobosan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pemda di Indonesia menerapkan transaksi berbasis digital pada tata kelola keuangan.
Ia mengatakan digitalisasi dalam ekosistem transaksi keuangan daerah merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.
