MNEWSKALTIM.COM, PASER – Sertifikasi bagi tenaga kerja jasa konstruksi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di Kabupaten Paser.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser Edwin Santoso menyebut tenaga kerja jasa konstruksi di Kabupaten Paser mesti memiliki sertifikasi.
“Sertifikasi ini untuk membuktikan bahwa yang bekerja merupakan orang yang terampil menjalani profesinya,”
Edwin Santoso, Kamis (3/8/2023)
Dijelaskannya, kepemilikan sertifikat ini dapat meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat dalam lingkungan sosial, serta mendapatkan jaminan dan kejelasan tenaga kerja dan mendapatkan perlindungan hukum.
“Dari data saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan atau SKT masih sangat sedikit dibandingkan jumlah seluruh tenaga kerja,” ungkapnya.
Baca Juga :
- Tak Sekadar Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Adu Bet Tenis Meja dengan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- PTPN Buka Peluang Lepas 240 Hektare Lahan di Desa Damit, Pemkab Paser Diminta Segera Bentuk Tim
- Tak Hanya Tuan Rumah, Bupati Fahmi Siap Turun Bertanding Lawan Atlet Mancanegara di Paser ITTC 2026
- Paser Bersiap Mendunia! Ratusan Atlet dari 5 Negara Siap Bertarung, Bupati: Jangan Sampai Mereka Kapok Datang ke Sini
- NISN Luar Daerah dan Berkas Tidak Valid Jadi Kendala Utama SPMB SMKN 1 Tanah Grogot, Orang Tua Diminta Bersiap
Dengan digelarnya agenda forum jasa Konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Pemerintah daerah memberi perhatian dan dukungan agar semua pekerja konstruksi harus memiliki sertifikat.
“Melalui forum ini, tenaga ahli dan tenaga terampil yang ada di Kabupaten Paser yang punya potensi bisa ditingkatkan melalui sertifikasi,” ucapnya.
Tentunya, peluang ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur IKN tentunya membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar yang terlatih, terampil, dan professional
“Tentu ini membawa perubahan dalam bidang konstruksi dan dapat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN),” kata Politisi PKB Paser itu. (Adv)
