MNEWSKALTIM.COM, PASER – Lonjakan harga dan kelangkaan elpiji subsidi ukuran 3 kilogram atau yang biasa disebut elpiji melon menjadi sorotan anggota DPRD Paser, Andi Muhammad Rizal Ashari.
Dia mendesak instansi terkait memperketat pengawasan harga dan memastikan ketersediaan stok gas di daerah tersebut. Karena kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, semakin terbebani.
Rizal mengatakan dirinya menerima keluhan masyarakat dari warga Desa Kerta Bakti, Kecamatan Long Ikis. Dalam pertemuan yang dihadiri banyak ibu-ibu, terungkap bahwa harga gas di warung dan toko telah melebihi batas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dengan harga berkisar antara Rp28 ribu hingga Rp40 ribu, bahkan mencapai Rp50 ribu per tabung.
“Selain harganya yang mahal, warga juga kesulitan mendapatkan tabung elpiji. Jika ada pun, mereka harus antre hingga dua hari,” kata Rizal Sabtu (19/10/2024)
Politisi muda dari Partai Demokrat ini menekankan agar agen dan penjual gas elpiji mematuhi standar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga berharap Pemerintah Desa Kerta Bakti dapat mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Unit Dagang (UD) gas elpiji untuk memperlancar distribusi.
“Warga berharap BUMDes bisa kembali aktif untuk membantu penyaluran gas, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Rizal.
Saat ini, Kepala Desa Kerta Bakti dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedang dalam proses menghidupkan kembali BUMDes, khususnya dalam menangani distribusi gas bersubsidi.
Rizal juga menekankan pentingnya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disprindakop) dalam mengontrol harga gas 3 kg yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kecil.
“Saya harap Disprindakop bisa memantau dan memastikan penjualan gas subsidi sesuai HET, agar masyarakat menengah ke bawah dapat menjangkaunya,” tegas Rizal.
Dengan langkah konkret ini, Rizal berharap keresahan warga dapat segera teratasi dan distribusi gas bersubsidi berjalan lebih lancar.
Dia mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan di lapangan guna mencegah penyalahgunaan subsidi. “Kita harus memastikan subsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (Adv)
