
MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser, dalam menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Paser, melalui penandatanganan komitmen bersama pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di halaman Kejari Paser, Senin (3/5/2021).
Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan, melalui penandatanganan komitmen ini, dapat menjadi langkah strategis reformasi birokrasi Kejari Paser dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya hal ini menjadi penyemangat, dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif,”
Bupati Paser dr Fahmi Fadli
Dengan pencanangan ini pula, Bupati juga mendorong seluruh pihak agar bersama-sama mendukung terciptanya WBK dan WBBM di Kabupaten Paser.
Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan pelaksanaan pelayanan publik dapat terwujud.
“Mari kita sukseskan dan dukung pencanangannya, sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam pengaplikasiannya dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga :
- Ketua Ombudsman RI Diciduk Kejagung, Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus PNBP
- Bawaslu Paser Gencarkan Edukasi Demokrasi, Perkuat Peran Generasi Muda Mengawal Pemilu 2029
- Ratusan Bibit Anggrek dan Aglaonema Ilegal Digagalkan di Pelabuhan Trisakti, Karantina Kalsel Perketat Pengawasan
- Rakorda Kaltim di Paser: Data Bencana 2025 Jadi Alarm Keras untuk Daerah
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
Sementara Kajari Paser, Mochamad Judhy Ismono mengatakan pencanangan WBK dan WBBM ini sebagai komitmen Kejari Paser dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dari kepala kejaksaan hingga staf Kejari Paser berkomitmen untuk menjaga zona integritas ini agar memberikan pelayanan prima ke masyarakat,” kata Judhy.
Dia menambahkan, komitmen bersama ini merupakan implementasi dari Peraturan Menpan No. 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Instansi Pemerintah sebagai bentuk pengawasan internal.
“Pembentukan zona integritas ini sebagai upaya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan didalam internal Kejari Paser,” terangnya.(adv)






