
MNEWSKALTIM.COM, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menghimpun berbagai saran dan masukan dalam rapat Forum Konsultasi Publik dalam rancangan awal RKPD tahun 2023, Senin (31/1/2022).
Kegiatan yang dibuka Bupati Paser dr. Fahmi Fadli berlangsung secara daring dan luring di ruang Rapat Sadurengas Pemkab Paser Jl Noto Sunardi, Tana Paser, Senin (31/1/2022).
Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengatakan konsultasi publik merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini RKPD Kabupaten Paser tahun 2023.
”Melalui ini seluruh pemikiran dan gagasan dari aspirasi publik dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga rencana kerja yang disusun dapat tepat sasaran”
Bupati Paser, dr Fahmi Fadli
Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, menurut Fahmi menjadi peluang bagi Kabupaten Paser untuk menggenjot sektor pertanian.
“Dengan upaya peningkatan perekonomian mandiri yang berbasis pertanian, akan tercipta kesejahteraan penduduk di sektor ini dan juga terpenuhinya ketersediaan pangan,” ucapnya.
Fahmi juga menyoroti beberapa permasalahan ketersediaan pangan di Kabupaten Paser, yakni adanya 18 desa yang rentan rawan pangan, 13 desa agak rentan pangan dan 4 desa sangat rentan pangan.
“Kami minta Camat menggiring Dokumen Perencanaan Desa dan Kabupaten, agar diarahkan dan digiring untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu Perangkat Daerah terkait,” tegasnya.
Prioritas lainnya berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik melalui pemerintahan partisipatif. Dengan ini akan mengubah citra dan cara pandang dari masyarakat kepada pemerintah.
“Cara pandang masyarakat terhadap pelayan publik tercermin pada indeks kepuasan masyarakat dan itu harus didukung dengan pemanfaatan teknologi,” jelasnya.
Baca Juga :
- Ketua Ombudsman RI Diciduk Kejagung, Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus PNBP
- Bawaslu Paser Gencarkan Edukasi Demokrasi, Perkuat Peran Generasi Muda Mengawal Pemilu 2029
- Ratusan Bibit Anggrek dan Aglaonema Ilegal Digagalkan di Pelabuhan Trisakti, Karantina Kalsel Perketat Pengawasan
- Rakorda Kaltim di Paser: Data Bencana 2025 Jadi Alarm Keras untuk Daerah
- Bawaslu Paser Gandeng Pelajar dan Mahasiswa Kawal Pemilu 2029
Disisi lain, dalam mendukung visi Paser Maju Adil Sejahtera (MAS), Dia merencanakan peningkatan layanan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Infrastruktur adalah permasalahan yang mendasar yang perlu dituntaskan untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya, kecenderungan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser yang lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi, lanjutnya, menjadi permasalahan yang juga harus dituntaskan.
“Sehingga kedepan perlu peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial dengan menekankan 3 komponen pembentuk IPM yakni Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Turut hadir Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Aseggaf, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya, Asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Paser.
Sementara dari unsur akademisi dihadiri Ketua STIE Widya Praja, Ketua STIPER Muhammadiyah, Dekan Fakultas Kehutanan dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. (*/rh)






