MNEWSKALTIM.COM, PASER – DPRD Kabupaten Paser menegaskan pentingnya konsistensi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjadikan program Paser TUNTAS sebagai prioritas utama saat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penekanan ini muncul dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (12/8/2025).
Anggota Banggar DPRD Paser, Basri Mansyur, menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara RKPD, KUA–PPAS, hingga penyusunan APBD. Menurutnya, arah pembangunan daerah seharusnya jelas mengacu pada program prioritas.
“APBD wajib berpedoman pada KUA–PPAS, dan KUA–PPAS pun harus mengacu pada RKPD. Dengan demikian, isi KUA–PPAS semestinya mencerminkan perencanaan APBD yang sebenarnya,” tegas Basri.
Ia mencontohkan masih adanya program yang kurang sejalan dengan target Paser TUNTAS, salah satunya di sektor peternakan. “Dinas Peternakan menargetkan 1.000 ekor sapi dalam lima tahun, namun anggaran yang tersedia hanya mencukupi sekitar 69 ekor. Jelas jauh dari harapan,” ujarnya.
Hal serupa ia sampaikan untuk Dinas Ketahanan Pangan. Menurut Basri, program yang mendukung kemandirian pertanian dan peran generasi muda di bidang pangan perlu ditingkatkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga menyinggung proyeksi anggaran RPJMD 2025–2029 yang mencapai Rp3,6 triliun, berbeda dengan proyeksi KUA–PPAS 2026 yang sebesar Rp4 triliun.
Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Hendrawan Putra, mengingatkan agar OPD tidak menganggap enteng sifat proyeksi dalam KUA–PPAS.
“Pagunya memang proyeksi, tapi saat asistensi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai setelah asistensi, substansi anggarannya tetap sama, terutama untuk program prioritas Paser TUNTAS,” tegas Hendrawan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Paser, Romif Erwinadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tetap berkomitmen menjadikan Paser TUNTAS sebagai program unggulan.
Ia mengakui masih ada keterbatasan anggaran, sehingga proses asistensi sangat diperlukan agar belanja daerah tepat sasaran.
“Asistensi dilakukan untuk memastikan alokasi APBD sesuai kebutuhan. Kita harus tahu kegiatan apa yang dijalankan OPD, ke mana anggaran diarahkan, dan apakah efisien,” jelas Romif.
Lebih lanjut, Romif menekankan bahwa RPJMD dan KUA–PPAS memiliki peran berbeda. Jika hanya berpatokan pada RPJMD, ada risiko sejumlah OPD tidak mendapatkan anggaran karena tidak termasuk program prioritas.
“Pernah dibahas, kalau OPD tidak dapat anggaran, lalu bagaimana target kerjanya? Apakah SKP-nya tidak jelas atau sasaran programnya lemah? Karena itu asistensi menjadi krusial untuk memastikan turunan anggaran berjalan sesuai arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Dengan penekanan ini, DPRD Paser berharap setiap OPD semakin fokus mengarahkan program kerja dan anggaran yang berpihak pada pencapaian Paser TUNTAS, demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan. (adv)
